Penguatan Ekonomi Maritim dan Agrikultur di Indonesia

Penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia adalah dua hal yang penting untuk terus dilakukan. Hal tersebut karena sudah jelas berdasarkan wawasan nusantara kita adalah negara kepulauan yang memiliki banyak lautan dan bertanah subur yang disebabkan oleh banyaknya gunung api.

Oleh karena itu memahami dua sektor penting ini akan memberikan kontribusi besar bagi pengembangan bangsa secara utuh. Sebelum membahas penguatan ekonomi maritim, ada baiknya kita memahami apa yang dimaksud dengan ekonomi maritim dan kelautan terlebih dahulu. Berikut adalah pembahasannya.

Ekonomi Maritim dan Kelautan

Ekonomi maritim atau maritime economy adalah kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Contohnya adalah: jasa penyeberangan antarpulau menggunakan kapal laut, dan usaha pembuatan kapal hingga perawatannya.

Sementara itu, ekonomi kelautan atau marine economy adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam (SDA) dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Contohnya adalah: nelayan yang mencari ikan, pengawetan ikan di pantai, dan usaha budidaya rumput laut.

Penguatan Ekonomi Maritim

Penguatan ekonomi maritim di Indonesia dapat memperkuat komoditas ekspor yang kita miliki. Sebab sektor ini merupakan salah satu penghasil komoditas unggulan di Indonesia. Menurut Tim Kemdikbud (2017, hlm. 167) upaya peningkatan ekonomi maritim meliputi mengenali: potensi maritim Indonesia, hambatan pembangunan ekonomi maritim, dan upaya pengembangan ekonomi maritim Indonesia.

Potensi Ekonomi Maritim Indonesia

Sekitar 75% dari total wilayah Indonesia terdiri dari wilayah lautan. Berdasarkan Statistik Perikanan Tahun 2012 dari Food and Agriculture Organization (FAO), Indonesia merupakan negara peringkat kedua dalam produksi perikanan tangkap. Indonesia juga merupakan negara kedua dalam hal banyaknya jumlah kapal yang dimiliki setelah Tiongkok.

Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (2010), terdapat 108 kawasan konservasi perairan dengan luas 15,78 juta ha, yang diharapkan dapat meningkat menjadi 20 juta ha pada tahun 2020. Beberapa daerah memiliki keindahan bawah laut yang sudah sangat mendunia dan menjadi spot menyelam yang wajib dikunjungi para penyelam (divers), seperti Bunaken (Sulawesi Utara), Raja Ampat (Papua Barat), Labuan Bajo, dan Wakatobi.

Dengan kekayaan laut yang sangat banyak, ironisnya pembangunan ekonomi nasional masih belum memberikan dampak positif yang kuat terhadap kesejahteraan masyarakat. Gambaran nyata kondisi ini sejalan dengan pengelolaan sektor kelautan belum digarap dengan penuh perhatian dan kemauan.

Hal ini terlihat pada potret sebagian besar nelayan Indonesia yang masih bergelut dengan kemiskinan, padahal produksi perikanan terus meningkat. Daya saing domestik yang lemah menyebabkan kegiatan pengangkutan (transportasi laut) maupun eksploitasi sumber daya mineral di wilayah perairan nasional masih lebih banyak dilakukan oleh pihak asing.

Upaya Peningkatan Ekonomi Maritim

Lalu apa yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan potensi ekonomi maritim di Indonesia? Salah satunya adalah dengan menelaah kegiatan ekonomi yang tengah terjadi dan mencari tahu penyebabnya. Pandangan ekonomi paling sederhana memberikan tuntunan tentang bagaimana suatu perkonomian dapat bekerja dengan baik dari tiga kondisi dasar dalam bentuk pertanyaan, yaitu:

1. Apa yang harus diproduksi?
2. Bagaimana berproduksi? dan
3. Untuk siapa diproduksi?

Jawaban dari kombinasi ketiga pertanyaan tersebut dapat dikaitkan dengan kemampuan Indonesia sebagai negara kepulauan, terutama membahas apakah pembangunan yang dilakukan telah menempatkan sektor kelautan sebagai modal pembangunan yang unggul.

Produksi sektor kelautan secara kuantitatif barangkali tidak mengalami masalah walaupun seringkali terdapat kesenjangan antara potensi dan realisasi.

Kekalahan dalam kompetisi ekonomi berbasis maritim juga terjadi di sektor industri dan jasa kelautan mulai dari hulu maupun hilir. Pengembangan dan peningkatan ekonomi maritim diharapkan mampu memenuhi harapan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan memaksimalkan potensinya yang sebenarnya sangat kaya.

Kondisi Ekonomi Maritim di Indonesia dan Negara-Negara ASEAN

Sebelumnya telah dipaparkan bahwa ironisnya kondisi ekonomi maritim dan kelautan di Indonesia masih belum maksimal. Keprihatinan terhadap sektor kelautan Indonesia mengharuskan adanya kebijakan strategis untuk mempercepat pengembangan keunggulan di berbagai sub-sektor kelautan.

Pembangunan ekonomi maritim harus mampu menjadikan kekayaan potensi kemaritiman sebagai landasan untuk mengadakan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas. Dengan demikian, iklim bisnis dan investasi maritim yang baik akan berkembang.

Pembangunan ekonomi maritim akan membawa industri pada kebutuhan akan sumber daya manusia kemaritiman dan inovasi teknologi yang berbasis pada pendidikan kemaritiman yang unggul dan modern. Ya, Iptek memang sangat mempengaruhi bidang ini pula.

Jika proses di atas dapat berlangsung, maka pembangunan ekonomi maritim dipastikan akan dapat membawa masyarakat ke arah kemakmuran. Menurut Tim Kemdikbud (2017, hlm. 172) pembangunan di bidang kelautan Indonesia diarahkan untuk mencapai empat tujuan, yakni:

1. Pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan.
2. Peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya para nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat kelautan lainnya yang berskala kecil.
3. Terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan.
4. Menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa.

Selanjutnya, kondisi ekonomi maritim dapat dilihat dari berbagai subsektornya. Berikut adalah kondisi ekonomi maritim di Indonesia dilihat dari berbagai sektornya.

Sektor Pelayaran

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, industri pelayaran merupakan infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun dalam realita, industri pelayaran nasional saat ini dalam kondisi belum begitu baik.

Ditinjau dari segi daya saing, pangsa muatan armada kapal nasional masih tergolong rendah. Industri galangan kapal, yang sebenarnya sangat strategis karena mempunyai rantai hulu-hilir yang panjang, hingga saat ini belum berkembang.

Sistem pelabuhan di Indonesia saat ini hanya berperan sebagai cabang atau ranting dari Singapura atau pelabuhan luar negeri lainnya. Pelayanannya masih belum efisien dan belum produktif. Daya saing sumber daya manusia di sektor pelayaran masih relatif rendah.

Sektor Perikanan

Potensi sektor perikanan Indonesia sangat besar dan sepantasnya Indonesia menjadi negara industri perikanan terbesar di Asia. Namun demikian, kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan nasional masih rendah. Pertambahan kawasan budidaya perikanan pun masih sangat kurang.

Sektor Pariwisata Bahari

Pengembangan pariwisata bahari diyakini dapat dapat menghasilkan efek berganda (multiplier effect) yang dapat: menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendatangkan wisatawan yang berasal dari luar negeri (devisa).

Selain itu, pengembangan pariwisata bahari mempunyai dampak positif untuk tumbuh-bangkitnya jiwa dan budaya bahari. Hal tersebut dapat memberikan efek berganda dalam mendorong terwujudnya negara maritim yang tangguh. Namun lagi-lagi sayangnya, hingga saat ini pariwisata bahari belum berkembang dengan optimal di Indonesia.

Sementara itu ekonomi maritim di wilayah Asia Tenggara dalam kurun waktu 10-15 tahun terakhir telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Keadaan ini tidak terlepas dari pengaruh lingkungan strategis dimana fenomena maritim dunia telah muncul dan menjadi tantangan nyata bagi negara-negara, khususnya negara yang memiliki wilayah teritorial berupa laut.

Kawasan Asia tenggara lebih banyak dibatasi oleh wilayah perairan, di mana batas negaranya pun masih saling tumpang tindih dengan negara lain. Laut merupakan tempat penggalian sumber daya alam yang dapat digunakan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perikanan merupakan sektor ekonomi andalan di negara ASEAN.

Strategi dan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Maritim di Indonesia

Strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia sangat diperlukan mengingat besarnya potensi ekonomi maritim yang kita miliki. Pada tahun 2014, kontribusi seluruh sektor kelautan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hanya sekitar 20%. Padahal, negara-negara dengan potensi kekayaan laut yang lebih kecil daripada Indonesia, seperti Islandia, Norwegia, Jepang, Korea Selatan, Thailand dan Tiongkok, yang kontribusi bidang kelautannya rata-rata sudah di atas 30 persen PDB.

Beberapa strategi kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia meliputi beberapa hal di bawah ini.

Pembangunan Berbasis Kelautan

Kebangkitan ekonomi kelautan Indonesia ditandai dengan perubahan paradigma pembangunan nasional, dari pembangunan berbasis daratan (land-based development) menjadi pembangunan berbasis kelautan (ocean-based development). Hal ini akan memacu berbagai produk kebijakan publik, infrastruktur, dan sumber daya finansial yang terintegrasi menunjang pembangunan kelautan.

Melalui perubahan basis pembangunan dari basis daratan ke lautan, maka pelabuhan, armada pelayaran (transportasi laut) akan lebih maju dan efisien. Semua produk dari pertanian tanaman pangan, hortikultur, perkebunan, kehutanan, peternakan, bahan tambang, dan mineral, dan manufaktur akan lebih berdaya saing karena biaya logistik akan lebih murah dan pergerakan barang lebih cepat.

ASEAN Connectivity

Bentuk kebijakan lain di bidang ekonomi maritim adalah dalam menyambut ASEAN Connectivity, Indonesia menyiapkan lima pelabuhan besar. Lima pelabuhan yang dimaksud adalah Pelabuhan Belawan di Sumatra Utara, Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, serta pelabuhan-pelabuhan di Surabaya, Makassar, dan Kalimantan.

Dari 47 pelabuhan yang akan dikembangkan di ASEAN, 14 di antaranya ada di Indonesia. Indonesia sebetulnya sangat berkepentingan untuk proyek-proyek sea transportation ini. Investasi pihak swasta dibutuhkan dalam proyek-proyek ASEAN Connectivity ini, khususnya pada infrastruktur transportasi. Mengingat biaya yang dibutuhkan tidaklah murah.

Persiapan Kerangka Regulasi

Selain itu, dalam pengembangan ekonomi maritim, juga telah disiapkan kerangka regulasi yang sesuai dengan semua pihak. Hal ini karena regulasi tiap negara di ASEAN sangat berbeda-beda, maka diperlukan harmonisasi regulasi. Menjelang pemberlakuan MEA, mengatasi masalah sektor perikanan menjadi sebuah keharusan.

Kendala kita menghadapi MEA sekarang ini sesungguhnya bukan pada aspek perikanan itu sendiri tetapi lebih kepada aspek pemberdayaan terutama pemberdayaan nelayan karena nelayan sebagai pelaku utama perikanan. Jika nelayan tidak juga beranjak dari kemiskinan, maka produktivitas menangkap ikan menurun, dampaknya pendapatan negara dari sektor ini juga akan turun.

Penguatan Agrikultur di Indonesia

Ekonomi agrikultur adalah upaya peningkatan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian. Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau untuk mengelola lingkungan hidupnya.

Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam agrikultur biasa dipahami orang sebagai budidaya tanaman, bercocok tanam, atau pembesaran hewan ternak. Padahal, sebetulnya agrikultur juga dapat pula berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan, seperti pembuatan keju dan tempe, atau sekedar ekstraksi semata, seperti penangkapan ikan atau eksploitasi hutan.

Potensi Agrikultur di Indonesia

Indonesia sebagai salah satu negara yang termasuk dalam wilayah tropis memiliki potensi pertanian yang sangat baik. Salah satu produk pertanian Indonesia yang berpotensi menjadi andalan adalah produk pertanian segar dalam bentuk buahbuahan dan sayuran. Produk lain yang turut menjadi andalan adalah rempah-rempah dan Bahan Bakar Nabati (BBN).

Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki sumber daya alam yang banyak untuk produk pertanian. Di sektor pertanian, Indonesia memiliki beragam jenis tanaman. Hal ini didukung kondisi iklim tropis. Di bidang tanaman pangan, Indonesia memiliki tanaman unggul, seperti padi, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan berbagai varietas yang lain.

Pertanian merupakan sektor yang memiliki peranan signifikan bagi perekonomian Indonesia. Sektor pertanian menyerap 35.9% dari total angkatan kerja di Indonesia dan menyumbang 14.7% bagi pendapatan nasional Indonesia (BPS: 2012). Fakta tersebut menguatkan pertanian sebagai megasektor yang sangat vital bagi perekonomian Indonesia.

Peran Agrikultur di Indonesia

Hingga kini, sebagian besar masyarakat Indonesia bermatapencaharian sebagai petani. Oleh karena itu pertanian atau agrikultur merupakan sektor primer dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini merupakan sektor penting untuk menyumbang hampir setengah dari perekonomian.

Selain itu, agrikultur juga berperan sebagai penghasil devisa negara melalui ekspor. Pembangunan sektor agrikultur Indonesia sampai saat ini masih belum dapat memberikan sumbangan yang tinggi jika dilihat dari tingkat kesejahteraan pelaku sektor dan kontribusinya pada pendapatan nasional.

Pembangunan agrikultur di Indonesia dianggap penting dari keseluruhan pembangunan nasional. Menurut Tim Kemdikbud (2017, hlm. 177) Pembangunan agrikultur atau pertanian di Indonesia mempunyai peranan penting sebagai berikut:

1. potensi sumber daya alam yang besar dan beragam,
2. pangsa terhadap pendapatan nasional yang cukup besar,
3. besarnya pangsa terhadap ekspor nasional,
4. besarnya penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini,
5. perannya dalam penyediaan pangan masyarakat dan menjadi basis pertumbuhan di pedesaan.

Hambatan Pengembangan Agrikultur di Indonesia

Potensi pertanian Indonesia besar, namun pada kenyataannya sampai saat ini sebagian besar petani kita masih banyak yang tergolong miskin. Hal tersebut terjadi tidak lepas dari hambatan yang ada. Menurut Tim Kemdikbud (2017, hlm. 177) hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia, antara lain sebagai berikut.

1. Skala usaha pertanian pada umumnya relatif kecil;
2. Modal yang terbatas;
3. Penggunaan teknologi yang masih sederhana;
4. Sangat bergantung dan dipengaruhi musim;
5. Pada umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga;
6. Akses terhadap kredit, teknologi, dan pasar masih rendah;
7. Pasar hasil pertanian sebagian besar dikuasai oleh pedagang-pedagang besar sehingga akan merugikan petani;
8. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian;
9. Kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi petani.

Strategi Pengembangan Agrikultur di Indonesia

Tentunya pengembangan agrikultur membutuhkan strategi yang tepat agar bisa terwujud dengan baik. Beberapa strategi yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengembangkan agrikultur di Indonesia antara lain adalah sebagai berikut.

1. Ekofarming,
   strategi ekofarming merupakan peningkatan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah di Indonesia.
2. Distribusi Pupuk Secara Merata,
   langkah yang ditempuh dalam strategi ini adalah petani diminta menjumlahkan kebutuhan pupuk untuk kebutuhan tanamnya per hektar selama satu tahun. Dengan cara ini pemerintah akan dapat mengetahui kebutuhan pupuk selama satu tahun sehingga dapat menyediakan stok pupuk sesuai dengan kebutuhan petani.
3. Perbaikan Irigasi,
   pertanian yang berhasil tidak lepas dari baiknya sistem irigasi yang diterapkan. Oleh karena itu, pemerintah mengusahakan keterjaminan ketersediaan air untuk pertanian dengan perbaikan atau pengadaan irigasi yang baik.

Beberapa strategi lain yang dapat dilakukan di sektor agrikultur/pertanian adalah:

1. melakukan pembangunan dan perbaikan berbagai sarana pendukung sektor pertanian,
2. pembukaan lahan baru sebagai tempat yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia,
3. meningkatkan mutu sumber daya manusia yang mampu memberikan konsultasi bagi petani dalam meningkatkan produktivitasnya.

Referensi

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). Ilmu Pengetahuan Sosial SMP/MTs Kelas VIII. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.