Partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia adalah peran serta warga dalam ikut menjalankan sistem politik yang sesuai dengan porsinya. Secara umum, partisipasi politik berarti adanya keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan politik yang akan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung pada suatu sistem politik.

Tata kelola pemerintahan yang baik atau Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal and political framework (hukum dan kerangka politik) bagi tumbuhnya aktivitas usaha (World Bank dalam Tim Kemdikbud, 2017, hlm. 86).

Dalam menjalankan ketatanegaraan dan sistem politik penyokongnya, suatu negara membutuhkan lembaga-lembaga sebagai bentuk konkret dan terstruktur yang memiliki perannya masing-masing. Peran itu berupa tugas, fungsi, dan wewenang yang dibutuhkan dalam menjalankan berbagai keperluan dari pemerintahan dan ketatanegaraan lainnya.

Saat melibatkan kekuasaan, segala sesuatu pasti akan berhubungan langsung dengan sistem politik. Namun, alih-alih berbicara mengenai sistem politik, apa sebetulnya yang dimaksud dengan politik itu sendiri? Apakah hanya norma-norma tertentu untuk meraih simpati masyarakat agar mendapatkan kekuasaan?

Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia ditujukan untuk menjaga dan mengawasi hukum berjalan dengan efektif. Salah satu upayanya adalah dengan pembentukan lembaga peradilan sebagai sarana bagi masyarakat dalam mencari keadilan dan mendapatkan perlakuan yang semestinya di depan hukum.

Hak negara merupakan suatu hal yang didapatkan seperti kekuasaan dan kewenangan. Tentunya seperti hak lainnya, hak tersebut didapatkan berdasarkan kewajiban yang telah diberikan. Keseimbangan hak dan kewajiban berlaku pula dalam ketatanegaraan. Oleh karena itu, kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara juga dapat terjadi.

Konsekuensi dari ditetapkannya negara Indonesia sebagai negara hukum adalah bahwa segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum. Untuk menjaga dan mengawasi bahwa hukum itu berjalan sebagaimana mestinya, maka dibutuhkan sistem hukum dan peradilan di Indonesia.

Jika suatu negara melaksanakan pemilihan umum secara jujur dan adil, maka negara tersebut menerapkan sistem demokrasi. Negara demokrasi juga akan memberikan kebebasan berpendapat terhadap warga dan menampungnya sebagai masukan terhadap berjalannya pemerintahan. Lalu bagaimana dengan Indonesia?

Menelaah harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila berarti mengetahui hak dan kewajiban asasi dari manusia itu sendiri lewat pengamalan Pancasila yang harmonis. Harmonis dapat berarti terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban; seseorang mendapatkan haknya namun tidak lupa akan kewajibannya pula.