Partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia adalah peran serta warga dalam ikut menjalankan sistem politik yang sesuai dengan porsinya. Secara umum, partisipasi politik berarti adanya keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan politik yang akan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung pada suatu sistem politik.
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik: Pengertian, Ciri & Unsur
Tata kelola pemerintahan yang baik atau Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal and political framework (hukum dan kerangka politik) bagi tumbuhnya aktivitas usaha (World Bank dalam Tim Kemdikbud, 2017, hlm. 86).
Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945
Dalam menjalankan ketatanegaraan dan sistem politik penyokongnya, suatu negara membutuhkan lembaga-lembaga sebagai bentuk konkret dan terstruktur yang memiliki perannya masing-masing. Peran itu berupa tugas, fungsi, dan wewenang yang dibutuhkan dalam menjalankan berbagai keperluan dari pemerintahan dan ketatanegaraan lainnya.
Suprastruktur dan Infrastruktur Sistem Politik Indonesia
Saat melibatkan kekuasaan, segala sesuatu pasti akan berhubungan langsung dengan sistem politik. Namun, alih-alih berbicara mengenai sistem politik, apa sebetulnya yang dimaksud dengan politik itu sendiri? Apakah hanya norma-norma tertentu untuk meraih simpati masyarakat agar mendapatkan kekuasaan?
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia ditujukan untuk menjaga dan mengawasi hukum berjalan dengan efektif. Salah satu upayanya adalah dengan pembentukan lembaga peradilan sebagai sarana bagi masyarakat dalam mencari keadilan dan mendapatkan perlakuan yang semestinya di depan hukum.
Kasus-Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
Hak negara merupakan suatu hal yang didapatkan seperti kekuasaan dan kewenangan. Tentunya seperti hak lainnya, hak tersebut didapatkan berdasarkan kewajiban yang telah diberikan. Keseimbangan hak dan kewajiban berlaku pula dalam ketatanegaraan. Oleh karena itu, kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara juga dapat terjadi.
Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia
Konsekuensi dari ditetapkannya negara Indonesia sebagai negara hukum adalah bahwa segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum. Untuk menjaga dan mengawasi bahwa hukum itu berjalan sebagaimana mestinya, maka dibutuhkan sistem hukum dan peradilan di Indonesia.
Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila
Jika suatu negara melaksanakan pemilihan umum secara jujur dan adil, maka negara tersebut menerapkan sistem demokrasi. Negara demokrasi juga akan memberikan kebebasan berpendapat terhadap warga dan menampungnya sebagai masukan terhadap berjalannya pemerintahan. Lalu bagaimana dengan Indonesia?
Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
Menelaah harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila berarti mengetahui hak dan kewajiban asasi dari manusia itu sendiri lewat pengamalan Pancasila yang harmonis. Harmonis dapat berarti terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban; seseorang mendapatkan haknya namun tidak lupa akan kewajibannya pula.
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia
Wilayah Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari banyak pulau membutuhkan sistem pertahanan dan keamanan yang kokoh untuk menjaga stabilitas nasional. Salah satu alat negara yang dapat menjaga keamanan dan pertahanan negara adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004.