Pengembangan karir adalah sebuah proses peningkatan kemauan kerja individu yang dicapai dalam rangka mencapai karir yang diinginkan (Affandi, 2018, hlm. 19). Namun demikian tentunya berbagai konsep, aspek, serta proses yang menyelubunginya tidaklah sesederhana itu. Seperti yang diungkapkan oleh Priansa (2018, hlm. 161) yang berpendapat bahwa pengembangan karir merupakan serangkaian kegiatan kerja yang terpisah-pisah masih merupakan hubungan yang saling melengkapi, berkelanjutan dan memberikan makna bagi kehidupan pegawai.

Manajemen kinerja adalah cara untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari organisasi, tim, dan individu dengan memahami dan mengelola kinerja dalam kerangka kerja yang disepakati dari tujuan yang direncanakan dan berbagai persyaratan kompetensi yang ditentukan (Armstrong dalam Tampubolon, 2020, hlm. 80). Lahirnya manajemen berbasis kinerja merupakan bagian dari reformasi new public management yang dilakukan oleh Negara-negara maju di Eropa dan Amerika sejak tahun 1980-an. Fokus manajemen berbasis kinerja adalah pengukuran kinerja sektor publik yang berorientasi pada pengukuran outcome, bukan lagi sekedar pengukuran input dan output saja (Pasolong, 2019, hlm. 201).

Administrasi Pembangunan adalah seni dan ilmu tentang pembangunan suatu sistem administrasi negara dilakukan sehingga sistem administrasi tersebut mampu menyelenggarakan berbagai fungsi umum pemerintahan dan pembangunan secara efisien dan efektif (Mustopadidjaja dalam Sasoko, 2021, hlm. 3). Administrasi dapat dikatakan sebagai salah satu cabang fokus dari administrasi publik atau administrasi negara. Namun demikian namun sebagian ahli juga berpendapat bahwa administrasi pembangunan ini adalah kelanjutan bahkan transformasi dari administrasi negara secara umum. Seperti yang diungkapkan oleh…

Good governance adalah paradigma yang beranggapan bahwa suatu pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang berorientasi kepada masyarakat dan bukan lagi kepada birokrat atau dengan kata lain pemerintahan yang sedang mereformasi diri melaksanakan wirausaha birokrasi untuk menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme (Muhammad, 2019, hlm. 74). Good atau dalam Bahasa Indonesia berarti “baik” tentunya memiliki pengertian yang amat luas. Namun demikian, Pasolong (2019, hlm. 246) mengemukakan bahwa “good” dalam good governance berarti…

Pelayanan publik adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh lembaga birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan dari warga Negara (Rodiyah dkk, 2021, hlm. 68). Sementara itu merujuk pada UU 25 2009 tentang Pelayanan Publik (dalam Taufik, 2022, hlm.77) pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, melalui persetujuan bersama DPR RI dan Presiden RI, pada tanggal 18 Juli 2009 Indonesia menyahkan Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Birokrasi adalah pengorganisasian yang ditujukan untuk memaksimalkan efisiensi dalam administrasi (Blau dalam Pasolong, 2019, hlm. 78). Meskipun awalnya merupakan istilah umum, namun birokrasi ini sangat identik dengan administrasi publik atau pemerintah. Seperti yang diungkapkan oleh Setiyono (dalam Pasolong, 2019, hlm. 78) bahwa birokrasi adalah sebuah ruang mesin (sistem) negara yang di dalamnya berisi orang-orang (pejabat) yang digaji dan dipekerjakan oleh negara untuk memberikan nasehat dan melaksanakan kebijakan politik negara.

Analisis kebijakan publik adalah pemahaman akan suatu kebijakan atau pengkajian untuk merumuskan suatu kebijakan (Nugroho dalam Pasolong, 2019, hlm. 50). Dengan demikian, selain untuk merumuskan suatu kebijakan, analisis publik juga dapat dilakukan untuk sekedar memahami seperti apa sejatinya suatu kebijakan publik itu. Mengapa diperlukan analisis kebijakan publik? Hal tersebut dipicu oleh banyaknya kebijakan publik yang dianggap kurang memuaskan karena begitu banyak kebijakan yang tidak memecahkan masalah kebijakan, bahkan malah menciptakan masalah baru (Dunn, 2003, hlm. 29 dalam Pasolong, 2019, hlm. 50).

Kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat peraturan hukum (Nasucha dalam Pasolong, 2019, hlm. 47). Secara kontekstual atau dalam kehidupan sehari-hari tentunya definisi tersebut telah mewakili pengertian umum dari kebijakan publik. Bahkan Shfritz & Russel (dalam Pasolong 2019, hlm. 47) mendefinisikan kebijakan publik sesederhana: “is whatever government decides to do or not to do” yang berarti apa pun yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak lakukan. Namun demikian, persoalan kebijakan publik ini ada pada hakikat dari “kebijakan” itu sendiri.