Konsekuensi dari ditetapkannya negara Indonesia sebagai negara hukum adalah bahwa segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum. Untuk menjaga dan mengawasi bahwa hukum itu berjalan sebagaimana mestinya, maka dibutuhkan sistem hukum dan peradilan di Indonesia.

Jika suatu negara melaksanakan pemilihan umum secara jujur dan adil, maka negara tersebut menerapkan sistem demokrasi. Negara demokrasi juga akan memberikan kebebasan berpendapat terhadap warga dan menampungnya sebagai masukan terhadap berjalannya pemerintahan. Lalu bagaimana dengan Indonesia?

Menelaah harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila berarti mengetahui hak dan kewajiban asasi dari manusia itu sendiri lewat pengamalan Pancasila yang harmonis. Harmonis dapat berarti terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban; seseorang mendapatkan haknya namun tidak lupa akan kewajibannya pula.

Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaran pemerintah adalah suatu keharusan yang dilaksanakan merunut pada dasar negara yang Indonesia gunakan, yakni Pancasila. Pemerintah bertugas menyelenggarakan pemerintahan negara, yang artinya mengelola kekuasaan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara.

Semenjak berhasil lepas dari penjajahan bangsa asing, Indonesia adalah negara merdeka yang berdiri sendiri tanpa penindasan dan pengaturan bangsa lain. Kemerdekaan juga membuat Indonesia menjadi negara yang berdaulat. Apa itu maksudnya berdaulat? terlebih lagi, Bagaimana kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Berikut adalah penjelasannya.

Pembukaan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 merupakan dasar yang memiliki arti penting dan pokok pikiran bangsa. Oleh karena itu, penting bagi kita gara dapat memperlihatkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya agar dapat mampu menjadi warga negara yang memiliki kesadaran berkonstitusi yang tinggi.