Good governance adalah paradigma yang beranggapan bahwa suatu pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang berorientasi kepada masyarakat dan bukan lagi kepada birokrat atau dengan kata lain pemerintahan yang sedang mereformasi diri melaksanakan wirausaha birokrasi untuk menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme (Muhammad, 2019, hlm. 74). Good atau dalam Bahasa Indonesia berarti “baik” tentunya memiliki pengertian yang amat luas. Namun demikian, Pasolong (2019, hlm. 246) mengemukakan bahwa “good” dalam good governance berarti…

Pelayanan publik adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh lembaga birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan dari warga Negara (Rodiyah dkk, 2021, hlm. 68). Sementara itu merujuk pada UU 25 2009 tentang Pelayanan Publik (dalam Taufik, 2022, hlm.77) pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, melalui persetujuan bersama DPR RI dan Presiden RI, pada tanggal 18 Juli 2009 Indonesia menyahkan Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Birokrasi adalah pengorganisasian yang ditujukan untuk memaksimalkan efisiensi dalam administrasi (Blau dalam Pasolong, 2019, hlm. 78). Meskipun awalnya merupakan istilah umum, namun birokrasi ini sangat identik dengan administrasi publik atau pemerintah. Seperti yang diungkapkan oleh Setiyono (dalam Pasolong, 2019, hlm. 78) bahwa birokrasi adalah sebuah ruang mesin (sistem) negara yang di dalamnya berisi orang-orang (pejabat) yang digaji dan dipekerjakan oleh negara untuk memberikan nasehat dan melaksanakan kebijakan politik negara.

Analisis kebijakan publik adalah pemahaman akan suatu kebijakan atau pengkajian untuk merumuskan suatu kebijakan (Nugroho dalam Pasolong, 2019, hlm. 50). Dengan demikian, selain untuk merumuskan suatu kebijakan, analisis publik juga dapat dilakukan untuk sekedar memahami seperti apa sejatinya suatu kebijakan publik itu. Mengapa diperlukan analisis kebijakan publik? Hal tersebut dipicu oleh banyaknya kebijakan publik yang dianggap kurang memuaskan karena begitu banyak kebijakan yang tidak memecahkan masalah kebijakan, bahkan malah menciptakan masalah baru (Dunn, 2003, hlm. 29 dalam Pasolong, 2019, hlm. 50).

Kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat peraturan hukum (Nasucha dalam Pasolong, 2019, hlm. 47). Secara kontekstual atau dalam kehidupan sehari-hari tentunya definisi tersebut telah mewakili pengertian umum dari kebijakan publik. Bahkan Shfritz & Russel (dalam Pasolong 2019, hlm. 47) mendefinisikan kebijakan publik sesederhana: “is whatever government decides to do or not to do” yang berarti apa pun yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak lakukan. Namun demikian, persoalan kebijakan publik ini ada pada hakikat dari “kebijakan” itu sendiri.

Etika administrasi publik adalah berbagai landasan nilai-nilai kebaikan yang harus diterapkan dalam melaksanakan administrasi publik. Etika merupakan bagian dari filsafat, nilai dan moral, bersifat abstrak dan berkenaan dengan persoalan “baik” dan “buruk”. Sedangkan administrasi publik bersifat konkret dan harus mewujudkan apa yang diinginkan publik. Hal ini menimbulkan masalah yaitu bagaimana menghubungkan gagasan administrasi seperti

Paradigma administrasi publik adalah berbagai perubahan, perkembangan, serta sudut pandang dari model dan teori dari administrasi publik itu sendiri. Pada dasarnya perkembangan suatu ilmu dapat ditelusuri melalui perubahan paradigmanya. Oleh karena perubahan paradigma mempengaruhi perkembangan ilmu yang berlaku pada saat itu. Lalu bagaimana dengan saat ini atau masa kontemporer? Inilah mengapa paradigma administrasi publik menjadi persoalan yang menjadi sorotan dalam bidang ini secara keseluruhan…

Administrasi publik adalah bagian dari administrasi umum yang memiliki jangkauan lebih luas yang mencakup mempelajari ilmu pengetahuan mengenai lembaga terkecil seperti keluarga hingga perserikatan bangsa-bangsa disusun, digerakkan dan dijalankan (Dimock dalam Rodiyah dkk, 2021, hlm. 11). Publik yang dimaksud pada administrasi publik tidak hanya menyangkut masyarakat saja, melainkan dapat diartikan menjadi sekelompok manusia yang diikat oleh rangsangan terhadap sesuatu, termasuk negara.

Prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan dan kesungguhan atau kualitas kinerja serta ketepatan waktu (Hasibuan, 2016, hlm. 94). Dengan kata lain prestasi kerja adalah capaian seseorang yang telah berhasil memberikan hasil kerja serta kinerja yang baik. Seperti yang diungkapkan oleh Dharma (2018, hlm. 1) bahwa prestasi kerja adalah proses penampilan kerja atau pencapaian hasil kerja yang diberikan oleh seseorang atau sekelompok orang.